YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ketidakjelasan nasib Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat masyarakat semakin kecewa dengan kepemimpinan nasional Indonesia.
Bahkan, kondisi terburuk jika pemerintah pusat tak juga memberikan tuntutan atas keistimewaan Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan Yogyakarta melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Itu keputusan detik-detik terakhir. Kalau pemerintah tidak mau memperhatikan sejarah lagi, itu risiko dan kami akan bersikap," kata GBPH Prabukusumo usai menghadiri Apel Siaga Rakyat Yogyakarta Pro Penetapan di Alun-alun Puro Pakualam, Minggu (25/3/2012).
Prabukusumo juga yakin, Yogyakarta tetap akan dapat bertahan kalau harus lepas dari NKRI. Meski hanya memiliki sumber daya alam sedikit, tapi Yogyakarta punya sumber daya lain yang bisa menaungi seluruh rakyat.
"Itu suatu konsekuensi. Saya punya keyakinan Yogyakarta mampu," tegas Prabukusumo.
Ia juga mengatakan, mendiang ayahnya, Sultan Hamengku Buwono IX, merupakan orang yang membuka perdagangan Indonesia-Jepang. Ratusan triliun rupiah investasi Jepang masuk ke Indonesia sejak saat itu.
"Kalau Ngarso Dalem (Sultan Hamengku Buwono X) berkenan dan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat, pasti Jepang akan memberikan bantuan," ungkap dia.
Sementara, Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto, mengatakan, rakyat DIY tak akan mundur sejengkal pun untuk terus memperjuangkan keistimewaan dengan penetapan.
"Kami meminta masyarakat untuk melakukan pemboikotan, sabotase, dan pembangkangan sipil terhadap semua mekanisme pemilihan yang dipaksakan pemerintah pusat," ajak Hasto.
Beginilah, ya, begini lah Indonesia, masalah BBM belum selesai, Tomcat sudah menyerbu. Lalu sebelum Tomcat selesai dibasmi, kali ini RAKYAT YOGYAKARTA MENUNTUT kejelasan nasib RUU Keistimewaan DIY...
Indonesia memang terkadang terlalu memiliki banyak harapan yang manis manis, sedangkan masalah yang besar di dalam negeri malah belum selesai selesai. Sebuah karakteristik yang saya sebagai rakyatnya bukanlah orang orang yang ingin secara mentah-mentah menentang pemerintah. Namun terutama tentang DIY ini, masalah dalam negeri kita perlu mendapat perhatian khusus.
Sebuah rancangan jelas harus segera dibuat aksi jelasnya, maka sebuah Rancangan Undang Undang pun seperti itu, harus segera dibuat kejelasan Undang Undangnya. Hal ini pun bukan baru terjadi 1 kali, belakangan, kita juga mendengar kontroversi terntang RUU Pendidikan Kedokteran, yang juga terasa kurang jelas di mata beberapa stakeholder yang terlibat dalam RUU tersebut.
Selanjutnya tentang kata-kata "Siap Berpisah"...
Sedikit merenung, kembali mengingat masa lalu, Berpisahnya Timor Timur dari NKRI disebut sebut sebagai kegagalan Presiden Habibie pada saat itu. Apakah DIY dengan segala harta Indonesia di dalamnya juga akan kita biarkan berpisah?
Maka sebenarnya tidak terlalu rumit, tuntutan mereka pun tidak muluk-muluk, mereka minta kejelasan, wahai para pemimpin yang rapat dengan berpakaian safari di sana. Segeralah menuntaskan permasalahan negara ini satu per satu, lalu barulah kita bisa maju bersama sama, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. ;)
Indonesia memang terkadang terlalu memiliki banyak harapan yang manis manis, sedangkan masalah yang besar di dalam negeri malah belum selesai selesai.
